COMPREHENSIVE ACTION: MENGIKIS PRAKTIK MONOPOLI DAN “CACAT” SISTEM DALAM UPAYA REALISASI UHC (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) 2019

Rakyat sehat, negara kuat. Begitulah frasa yang sering terdengar di kedua kuping saya. Seolah berpegang teguh pada prinsip tersebut, Indonesia yang menduduki peringkat pertama jumlah penduduknya di kawasan Asia Tenggara, jungkir-balik membuat sebuah aksi nyata. Tidak tanggung, Indonesia bahkan menargetkan terealisasinya UHC (Universal Health Coverage) yaitu sistem kesehatan yang memastikan setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu meliputi preventif, kuratif dan rehabilitatif pada tahun 2019 (Supriyantoro, 2014). Indonesia dalam rangka mencapai tujuan global UHC menerapkan kebijakan jaminan sosial secara nasional melalui undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksana program jaminan sosial tersebut. Menghadapi tantangan menuju UHC, maka pemerintah menyusun strategi dengan pengintegrasian Jamkesda kedalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola secara terpusat oleh BPJS (Kemenkes, 2014). Namun, fakta di lapangan mengatakan bahwa berlakunya BPJS tidak mendapat dukungan yang baik oleh kondisi yang ada di daerah. Sistem dan landasan BPJS yang terkesan amburadul dan tumpang tindih juga dianggap sebagai aktor utama prevelensi keberhasilan program tersebut tidak maksimal. Alhasil, bukan dosa besar jika media memberi label BPJS adalah sistem yang pincang. Namun, sebagai seorang mahasiswa terutama anak kedokteran, suatu hal yang tidak sedap dipandang jika kita hanya duduk dan berdiam melihat “rumah” milik sendiri berantakan. Sesuai dengan hakikat mahasiswa yang bisa melakukan hubungan vertikal dan horizontal sekaligus. Horizontal dalam artian mahasiswa merupakan objek yang paling dekat berinteraksi dengan masyarakat sehingga mengetahui kondisi kekinian masyarakat. Vertikal dalam artian mahasiswa bisa berdialog langsung dengan penguasa dan menyuarakan semua jeritan rakyat. Diharapkan ikut andilnya mahasiswa akan menghasilkan suatu kebijakan revolusif dan jauh dari praktik monopoli. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan mahasiswa kedokteran untuk “membersihkan” rumah milik mereka: